Monarkhi Jogja

RUU Keistimewaan DIY (RUUK) manjadi perdebatan. Adalah subtansi pidato pengantar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rakor dengan sejumlah menterinya beberapa hari lalu, yang menegaskanbahwa tidak ada sistem Monarkhi dalam kerangka NKRI. Pernyataan yang dengan cepat melahirkan spekulasi dan interpretasi yang beragam akan rumusan akhir pembahasan RUUK yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Pidato Presiden SBY tersebut memang bukan rumusan akhir, mengingat pembahasan Substansi RUUK masih akan melewati sejumlah persidangan yang melibatkan Pemerintahan dengan DPR, dan masih sangat mungkin untuk kembali mengalami kemandegan. Proses politik masih akan berlangsung, dan formulasi final keistimewaan DIY akan ditentukan oleh formasi tarik ulur kepentingan yang masih akan kita ikuti di waktu-waktu mendatang.

Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB IX menandaskan bahwa untuk pengisian jabatan Gubernur DIY diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat apakah dengan penetapan atau pemilihan itu adalah hak rakyat untuk menetukkannya. Selain itu Gubenurnya juga menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai mengenai pengisian jabatan Gubernur DIY dengan penetapan merupakan suatu bentuk monarkhi  atau bukan, Sultan sendiri suadah cukup memberikan pernyataan kepada masyarakat. Sedangkan paguyuban lurah, perangkat desa beserta sejumlah elemen masyarakat DIY mengecam pernyataan Presiden SBY menyangkut RUUK DIY, bahwa tidak boleh ada system monarkhi yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Ketua Paguyuban Lurah/Kepala Desa se-DIY Mulyadi manuturkan “Siapa Bilang pemerintahan di yogyakarta monarkhi dan tidak demokratis? Padahal adanya daerah khusus yang bersifat kerajaan diakomodasi dalam UUD 1945 pasal 18b. Pernyataan Presiden menunjukkan ia tidak memahami konstitusi, tidak memahami sejarah dan keistimewaan DIY secara utuh”. Agenda untuk menegoisasikan relasi antara system demokrasi modern dengan monarkhi telah menjadi catatan sejarah di berbagai tempat.

Dari pemahaman berbagai pengalaman di beberapa belahan dunia, ada setidaknya tiga scenario pertemuan monarkhi dan demokrasi yang bias kita jadikan cermin. Scenario pertama, tersingkirnya monarkhi akibat gagal merespons perubahan zaman. Scenario kedua, kuatnya monarkhi bertahan menjadi system politik dan pemerintahan di era modern. Scenario ketiga, adanya adaptasi yang memungkinkan dua system (monarkhi dan demokrasi) untuk berdampingan. Bercermin dari tiga scenario tersebut, semestinya pengambilan keputusan terkait dengan isu keistimewaan DIY, semestinya pengambilan kebijakan bias diselesaikan secara lebih terbuka dan saling percaya. Sehingga consensus tentang monarkhi Yogya yang menjadi inti perdebatan RUUK bias dirumuskan secara lebih komprehensif tanpa mengorbankan nilai ke-Indonesia-an maupun Bhineka di Republik ini</div>

Daftar Pustaka

Kedaulatan Rakyat tanggal 28 Desember 2010 halaman 7 kolom 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s