Kasus Korupsi Gayus

Nama Gayus Tambunan seorang pegawai kantor pajak golongan III A, yang saat ini sedang marak di media massa terkait dengan kasus korupsi yang telah dia lakukan. Kasus ini dapat diketahui oleh masyarakat berasal dari penuturan Susno Duadji yang menyebutkan keberadaan markus pajak di dalam tubuh Polri. Indonesia Corrupttion Watch (ICW) mencatat kurang lebih ada 10 kejanggalan yang terjadi mengenai penangkapan mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan. Kejanggalan ini dapat dilihat mulai dari segi kasus hingga para penegak hukum yang terlibat didalamnya. Menurut peneliti ICW hukum Donald Faris, Minggu (21/11/2010), menyebutkan beberapa kejanggalan yang terjadi analisa versi  ICW.

Pertama, Gayus dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570.952.000,- dan bukan pada kasus utamanya, yaitu kepemilikan rekening Rp 28 miliar, sesuai dengan yang didakwakan pada Dakwaan Perkara Pidana Nomor 1195/Pid/B/2010/PN. Jakarta Selatan.

Kedua, Polisi menyita save deposit milik Gayus Tambunan sebesar Rp 75 miliar. Namun, hingga saat ini penyitaan uang Gayus yang diduga adalah hasil korupsi dengan nominal mencapai Rp 75 miliar menjadi tidak jelas. Polisi terkesan t tertutup atas rekening yang secara nominal besar.

Ketiga, kepolisian masih belum memproses secara hukum tiga perusahaan yang diduga menyuap Gayus, seperti KPC, Arutmin, dan Bumi Resource. Padahal, Gayus mengakui bahwa dia telah menerima uang sebesar 3.000.000 dollar AS dari perusahaan tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut seolah-olah pihak kepolisian tutup kuping dari kesaksian Gayus di persidangan terkait kepemilikan rekening Rp 28 miliar yang berasal dari KPC, Arutmin, dan Bumi Resource. Padahal, Gayus telah menyatakan bahwa dia pernah membuat Surat Pemberitahuan Pajak Pembetulan tahun pajak 2005-2006 untuk KPC dan Arutmin. Pihak kepolisian belum memproses kasus ini dengan alasan belum memiliki cukup alat bukti. Dan alasan tersebut dinilai oleh ICW mengada-ada, menurut ICW bahwa kesaksian Gayus di persidangan dinilai sudah cukup menjadi alat bukti yang sah di mata hukum.

Keempat, Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini sudah divonis bersalah. Namun, petinggi kepolisian yang pernah disebut-sebut keterlibatannya oleh Gayus belum diproses sama sekali.

Kelima, Kepolisian menetapkan Gayus, Humala Napitupulu, dan Maruli Pandapotan Manulung sebagai tersangka kasus pajak PT SAT. Namun, pihak kepolisian tidak menjerat atasan mereka padahal atasan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Keenam, pada 10 Juni 2010 Mabes Polri menetapkan Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang sebagai tersangka kasus suap dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus. Namun, tiba-tiba, status Cirus berubah menjadi saksi. Perubahan tersebut dicurigai sebagai bentuk kompromi penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang sebenarnya diduga terlibat. Hal ini dimungkinkan terjadi karena korelasi Gayus yang luas hingga pada petinggi kepolisian.

Ketujuh, Kejaksaaan Agung melaporkan Cirus ke kepolisian terkait bocornya rencana penuntutan. Namun, hal yang dilaporkannya justru bukan karena kasus dugaan suap sebesar Rp 5 miliar dan penghilangan pasal korupsi serta pencucian uang dalam dakwaan pada kasus sebelumnya. Justru yang dilaporkan adalah bocornya rencana penututan.

Kedelapan, Dirjen Pajak belum bersedia memeriksa ulang pajak perusahaan yang diduga pernah menyuap Gayus karena menunggu novum baru. Padahal, menurut pernyataan Gayus perihal uang sebesar 3.000.000 dollar AS diperolehnya dari KPC, Arutmin, dan Bumi Resource, hal tersebut dapat dijadikan alat bukti karena telah disampaikan dalam persidangan.

Kesembilan, Gayus keluar dari Mako Brimob ke Bali dengan menggunakan identitas palsu. Hal ini menunjukkan dua kejanggalan. Pertama, kepolisian tidak serius mengungkap kasus Gayus hingga tuntas. Kepolisian juga belum tuntas untuk mencari persembunyian harta Gayus sehingga dia dengan mudah bisa manyuap aparat penegak hukum. Kedua, Gayus memiliki posisi daya tawar yang kuat kepada pihak-pihak yang pernah menerima suap selama dia menjadi pegawai pajak.

Kesepuluh, Polri menolak kasus Gayus diambil alih KPK. Padahal, kepolisian terlihat tidak serius menanggani kasus tersebut. Penolakan ini telah terjadi sejak Maret 2010. Saat itu, Kadiv Humas Polri Brigjen Edward Aritonang mengatakan, Polri masih sanggup menangani kasus tersebut. Tetapi kenyataannya justru Gayus malah liburan di Bali.

Sumber Bacaan

Koran Kompas, tanggal 25 November 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s